Bolmong - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar monitoring dan evaluasi Gearakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo tersebut. Pada saat itu Bupati Bolmong Hi Salihi B. Mokodongan berkesempatan hadir dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Hotel Magna, Kota Gorontalo, Rabu (10/6) .
Rakor dihadiri Pimpinan KPK Zulkarnain, Dirjen Perkebunan, Dirjen Mineral dan Batubara, wakil gubernur dan kepala daerah dari 4 propinsi yakni Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Gorontalo serta kepala SKPD terkait dari masing-masing kabupaten/kota.
KPK melakukan sosialisasi dan kampanye dan koordinasi terkait sektor pertambangan dan perkebunan sebagai upaya perbaikan sistem untuk mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel yang dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat, ujar Pimpinan KPK, Zulkarnain.
Bupati Salihi usai rakor dengan KPK mengatakan merespon positif hasil pembicaraan dan akan disosialisasikan terutama terkait izin usaha pertambangan (IUP) dan perluasan areal perkebunan dan pertanian melalui mekanisme perencanaan RT/RW di daerah
Sekadar diketahui rakor di atas terkait dengan nota kesepakatan rencana aksi bersama, tentang gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang telah ditandatangani 20 kementerian, 7 lembaga dan 34 provinsi, di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2015 silam. (yoan)
Editor : Gibson
Tidak ada komentar: