 |
| ILUSTRASI |
Kotamobagu, (ASPIRASInews.com)
Maraknya Pungutan Liar (Pungli) yang diterapkan di sekolah bagi siswa yang akan mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dan bagi pelamar baru, se-akan di diamkan begitu saja oleh Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara. Pasalnya, hal itu terus saja berlanjut dan tanpa segan dilakukan beberapa Kepala Sekolah (Kepsek), Guru dan Pegawai Tata Usaha.
Pantauan www.AspirasiNews.com di lapangan, Pungli dilakukan oknum Kepsek yang bekerjasama dengan guru dan tata usaha. Salah satunya di SMA Negeri 1 Kotamobagu yang menetapkan Rp50 ribu untuk legalisir raport dan Rp60 ribu untuk SKHU. Sedangkan siswa baru dimintakan Rp250 ribu khusus biaya test masuk.
Mustafa Limbalo selaku Sekretaris Kota (Sekot) Kotamobagu yang dikonfirmasi, Senin (9/6/2014) pukul 13.00 Wita, menampik hal tersebut. "Kami Belum mengetahui jika ada pungutan itu," kata Limbalo.
Sementara orang tua murid mengaku tidak menerima hal itu, karena dinilai menambah beban bagi mereka. "Ini sangat meresahkan. Walikota jangan terkesan membiarkan begitu saja," pungkas beberapa orang tua murid yang meminta nama mereka dirahasiakan. (anda)
Maraknya Pungutan Liar (Pungli) yang diterapkan di sekolah bagi siswa yang akan mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dan bagi pelamar baru, se-akan di diamkan begitu saja oleh Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara. Pasalnya, hal itu terus saja berlanjut dan tanpa segan dilakukan beberapa Kepala Sekolah (Kepsek), Guru dan Pegawai Tata Usaha.
Pantauan www.AspirasiNews.com di lapangan, Pungli dilakukan oknum Kepsek yang bekerjasama dengan guru dan tata usaha. Salah satunya di SMA Negeri 1 Kotamobagu yang menetapkan Rp50 ribu untuk legalisir raport dan Rp60 ribu untuk SKHU. Sedangkan siswa baru dimintakan Rp250 ribu khusus biaya test masuk.
Mustafa Limbalo selaku Sekretaris Kota (Sekot) Kotamobagu yang dikonfirmasi, Senin (9/6/2014) pukul 13.00 Wita, menampik hal tersebut. "Kami Belum mengetahui jika ada pungutan itu," kata Limbalo.
Sementara orang tua murid mengaku tidak menerima hal itu, karena dinilai menambah beban bagi mereka. "Ini sangat meresahkan. Walikota jangan terkesan membiarkan begitu saja," pungkas beberapa orang tua murid yang meminta nama mereka dirahasiakan. (anda)
Tidak ada komentar: