
Sebagaimana penyampaian Baharudin Pitajaly, Ketua KIPP Sulut dalam konfrensi pers mengatakan perlunya Koalisi ini dibentuk dalam rangka menjaga dan mengawal proses Pilkada di Sulut agar tidak keluar dari aturan main yang ditetapkan. Menurutnya, fenomena Pilkada di Sulut juga menjadi perhatian ditingkat Nasional, terutama soal penetapan calon kepala daerah yang mantan Narapidana (Napi).
�Kami menilai proses demokrasi dalam Pilkada di Sulut ini perlu diawasi, hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengawalan sektra karena untuk mewujudkan hasil Pilkada yang berkualitas itu bukan hanya tanggung jawab yang diletakkan pada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Baik dari aspek penetapan DPT, seleksi pasangan calon kepala daerah, hingga praktek politik uang yang harus dicegah, hal itu merusak tatanan demokrasi kita"ucap bahar

" Jika masyarakat cerdas dan tau memilih pemimpin yang baik, tanpa ada intervensi politik atau money politic maka pemimpin yang terlahir di Sulut maupun di Manado kedepan adalah yang benar-benar terseleksi karena prosedur demokrasi yang tepat.� kata Arul dihadapan sejumlah wartawan.
Koalisi Masyarakat ini akan turun kesemua daerah di Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara yang menggelar hajatan Pilkada.
Tidak ada komentar: